HUMANIORA

Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Oleh: H Albar Sentosa Subari*

Menyimak Thema Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu ” Mengenal Lebih Dekat Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana ‘ yang diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2022.
Di dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, masih menyisakan 14 pasal yang krusial.
Salah satu dari pasal yang dimaksud adalah mengenai Pasal 2 Tentang Hukum Yang Hidup., Berbunyi:
Pasal 2 RKUHP, mengakui adanya hukum yang hidup di tengah komunitas masyarakat yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mempidanakan seseorang, jika perbuatan itu tidak diatur dalam KUHP.
Di dalam rumusan tersebut juga mengandung ” kalimat yang krusial menurut penulis ‘, yaitu terlihat adanya ketidak jelasan konsep penggunaan bahasa yang seperti cuma basa basi.
Ini terbaca dari kalimat: adanya pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis/hukum adat), tapi dianak kalimat nya menggunakan kata ” dapat sebagai acuan “.
Arti teknik juridisnya bahwa hukum yang hidup alias hukum tidak tertulis/hukum adat hanya sebagai asissori atau sebagai pelengkap kalau dikondisikan terdesak karena tidak diatur dalam undang-undang/ kitab hukum pidana.
Terus juga akan melahirkan pertanyaan kapan saatnya diberlakukan dan disusul oleh siapa yang akan menggunakan nya.
Padahal seperti kita ketahui di dalam konstitusi kita yang merupakan Rechtsidee sebagai mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 lebih jelas lagi dalam penjelasan umum UUD 1945 (naskah asli) mengakui adanya HUKUM DASAR yaitu Hukum Dasar tertulis dan Hukum Dasar Tidak Tertulis. Makna nya bahwa Baik Hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis mempunyai kedudukan yang sama. Tidak memiliki sifat ada yang utama dan yg sekunder sebagai mana tercermin dalam rancangan dimaksudkan di atas tadi.
Simpulan bahwa rumusan pasal 2 RKUHP masih perlu perombakan, jangan berakibat kan hukum tidak tertulis menjadi hukum pelengkap, yang digunakan dalam keadaan ke vakumnya hukum.
Hukum yang hidup dalam masyarakat/ komunitas sama derajatnya dimuka konstitusi kita dengan hukum yang tertulis.
Terakhir rumusan pasal 2 RKUHP masih menjiwai konsep hukum kolonial yang bersifat diskriminatif. (**)

*Penulis adalah ketua pembina adat Sumatera Selatan

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button