HUMANIORA

Tanggungjawab Kesalahan atau Resiko

Oleh: H.Albar Sentosa Subari*

Seorang dokter bertanggung jawab berupa:
1. Pertanggungjawaban kesalahan.
Yang dalam pengertian perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipersalahkan dan perbuatan itu tidak hati hati itu seyogyanya dapat dihindari oleh pelaku.
Pertanggungjawaban karena kesalahan adalah bentuk Klasik yang didasarkan pada tiga prinsip.
a. Setiap tindakan yang mengakibatkan atas diri seseorang berarti orang yang melakukan nya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian.
b. Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukan nya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati hati.
c. Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang dilakukan nya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasan nya .
Aspek negatif dari bentuk pertanggungjawaban ini secara umum pasien harus mempunyai bukti bukti akan adanya kerugian yang dideritanya. Kadang kadang sulit bagi pasien untuk membuktikan adanya suatu kegagalan pemenuhan standar perawatan dan pembuktian atas kerugian yang ditimbulkan nya.
Lagi pula apabila perikatan itu tidak meliputi perikatan hasil ( resultaats), tetapi hanya perikatan usaha (inspannings), maka sulit untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian karena usaha yang tak sepenuhnya. Biasanya pasien tidak mempunyai cukup informasi untuk pembuktian.
2. Pertanggungjawaban Resiko.
Merupakan kebalikan dari pada pertanggungjawaban karena kesalahan. Dalam pertanggungjawaban karena resiko, pasien hanya menunjukkan hubungan antara orang yang mengakibatkan kerugian dan kerugian yang dideritanya. Dalam pertanggungjawaban ini biasanya juga dihubungkan dengan produk produk tertentu (misalnya obat, peralatan medis atau alat alat lainnya).
Pertanggungjawaban karena resiko harus didasarkan pada suatu ketentuan undang-undang.
Untuk memecahkan masalah kausalitas antara kesalahan dan kerugian terdapat dua ajaran.
1. Teori condition sine qua non/ajaran tentang ekuivalensi.
Teori ini dikembangkan oleh Von Buri, dia mengajarkan bahwa setiap masalah, tanpa mana peristiwa tidak akan terjadi sebagai sebab. Ajaran ini mengajarkan bahwa syarat syarat baik positif maupun negatif sama sama merupakan sebab dan demikian sama nilainya, sebab itu ajaran ini disebut sebagai teori ekuivalensi.
Di dalam praktek, pembuktian adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, tidak dapat dilakukan secara sempurna, tetapi disimpulkan sebagai sebab yang paling mungkin.
2. Adequate vercorzaking/sebab menyebab yang paling adequate.
Ajaran ini dikembangkan oleh Von Kries.

a. Suatu kerugian hanya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum kalau kerugian tersebut menurut akal yang sehat dapat diharapkan merupakan suatu akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.
b. Kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dapat diduga semula.
c. Kerugian tersebut menurut pengalaman dapat diharapkan merupakan akibat perbuatan melawan hukum.
Hoge Raad di negeri Belanda sejak tahun 1927 telah menerima dan menerapkan adequate theorie yang bertujuan memberikan pembatasan pada pertanggungjawaban.
Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja menyatakan bahwa ilmu hukum mencoba memberikan kriteria mengenai hubungan kausalitas yang dirumuskan sebagai berikut.
Pertama pada asasnya ganti rugi hanya diwajibkan kalau pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum, yang menjadi dasar pertanggungjawaban ganti tersebut dengan memperhatikan kadar kemungkinan dapat diduga merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.
Kedua untuk membayar ganti rugi hanya meliputi ganti rugi pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperhatikan kadar kemungkinan, merupakan akibat perbuatan melawan hukum tersebut. (**)

*Penulis adalah pengamat hukum di Sumatera Selatan

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button