PALEMBANG

Palembang Terancam Kehilangan PAD Rp1,5 Triliun, Jika Tak Segera Lakukan Hal Ini..! 

Palembang, Medconas.com–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pamerintah Kota (Pemkot) Palembang segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi.

Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hendriwan mengatakan, Kemendagri mendorong Pemkot Palembang untuk mempercepat Raperda PAD dan retribusi.

“Supaya Januari 2024 nanti sudah ada landasan hukum untuk memungut pajak dan retribusi ini, jika Januari belum ditetapkan, Pemkot tidak bisa menarik pajak karena tidak ada landasan hukumnya,” katanya usai Rapat Penyempurnaan Raperda PAD dan Retribusi Daerah, Selasa (27/6/2023).

Hendri mengatakan, Kemendagri memberikan batas waktu Perda PAD dan Retribusi Daerah paling lambat Januari 4 Januari 2024.

“Jika tidak, Pemkot Palembang akan kehilangan Rp1,5 triliun atau 37,9 persen PAD,” katanya.

Menurutnya, percepatan proses pengesahan ini harus segera mengingat 2023 ini tahun pemilihan legislatif (Pileg), dan dipastikan anggota dewan akan sibuk dengan Pileg.

“Kota Palembang memiliki banyak potensi PAD dari restoran, tempat hiburan juga perhotelan, jangan sampai kita lost (hilang) potensi,” katanya.

Plh Sekda Kota Palembang Yanuarpan Yany mengatakan, sesuai dengan arahan Kemendagri, agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera menyelesaikan draft Raperda.

“Prosesnya sudah 90 persen, ada beberapa yang harus dievaluasi. Jangan sampai daerah kehilangan potensi karena pengesahan Raperda tidak dipercepat,” katanya.

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button