Tanggapi Usulan AHY Soal “Badan Air Nasional ” Ini Kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Bali, Medconas.com,—-Menanggapi usulan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhono (AHY) soal pembentukan badan baru untuk mengurus air. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara.
Menurutnya, kemunculan badan baru dikhawatikan justru membuat koordinasi antarlembaga menjadi makin rumit. Hal itu disampaikan Basuuki usai menghadiri acara Melasti Water Carnival di Pantai Melasti, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/5/2024) kemarin.
“Makin banyak badan, makin koordinasinya makin tidak gampang,” ujarnya dikutip dari kompas.com.
Ia mengatakan, koordinasi antarlembaga yang ikut mengelola air saat ini sudah berjalan sangat baik. Apalagi, bantuan dari Dewan Air Nasional yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan juga membuat koordinasi berjalan efektif.
” Saya rasa, apa yang ada saat ini sudah cukup baik. Seperti, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementarian Pertanian, serta Kementerian Hutan untuk mengelola air. Koordinasi antarlembaga yang ikut mengelola air saat ini sudah berjalan baik, ” katanya kembali menegaskan.
Kendati demikian, Basuki merasa tidak ada masalah dengan usul yang disampaikan AHY. Sebab, keputusan berada di pemerintahan selanjutnya.
“Sebaiknya nanti kita liat rumusannya dari pemerintah yang baru,” terangnya.
Untuk diketahui sebelumunya, AHY berencana melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait usulan pembentukan Badan Air Nasional.
“Kami tidak punya kewenangan secara langsung, tetapi tentu saya akan melaporkan sekaligus juga memberikan masukan-masukan, sebagai pembantu presiden punya kewajiban diminta atau tidak diminta untuk memberikan masukan yang baik,” kata AHY usai menjadi pembicara dalam rangkaian acara World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Rabu (22/5/2024) yang lalu.
Dalam sambutanya. AHY sebenarnya terinspirasi dari sejumlah negara yang telah lebih dulu membentuk lembaga khusus air. Oleh sebab itu, ia merasa perlu untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang berwenang mengelola sumber daya air.
” Pemerintah pusat harus membentuk lembaga yang mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan seluruh kebijakan, strategi dan tindakan terkait pengelolaan air sebagai upaya mencegah dan menghadapi fenomena krisis air, mengelola sumber daya air hingga mengatasi egosektoral dan tumpang tindih antarpihak,” urainya.
“Kita dapat mempelajari beberapa praktik terbaik dari negara-negara yang telah mendirikan lembaga baru-baru ini, Kanada pada tahun 2023 serta Arab Saudi dan Afrika Selatan sebelumnya,” lanjutnya.
