Pasca Reformasi, Kompetensi Calon Pemimpin Daerah Makin Rendah : PSKP Dilaunching
Palembang, Medconas.com, —-Standarisasi kompetensi calon pemimpin daerah mendapat kritik dari Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Dr. Phil. Panji Anugrah Permana S.IP., M.Si.
Menurutnya, meskipun politik Indonesia semakin terbuka, namun menurut Panji, kualitas calon pemimpin tidak banyak membaik dibandingkan dengan era Orde Baru
“Pada masa Orde Baru, ada standar kompetensi yang lebih ketat untuk calon pemimpin daerah. Namun sekarang, dengan terbukanya politik, banyak calon pemimpin yang tidak memiliki kapasitas yang memadai. Saat ini, standar kompetensi bagi calon pemimpin daerah pasca-reformasi, semakin rendah,” ujarnya pada bincang publik “Dinamika Politik Lokal Menuju 27 November 2024”, yang dirangkai dengan launching, Lembaga Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Sumatera Selatan, di Aula Universitas Terbuka Palembang, belum lama ini.
Terkait hal itu, tantangan di masa mendatang akan semakin besar. Oleh sebab itu, Panji Anugrah berharap, lahirnya PSKP harus dapat menjadi lembaga yang terus optimis memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.
“PSKP diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang sistemik untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional,” tambah Panji.
Melalui kajian-kajian yang mendalam dan rekomendasi yang berbasis fakta serta analisis yang objektif, PSKP diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan dalam sistem politik Indonesia.
Pada sesi berikutnya, Dosen Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Dr. Zulfikri Suleman mengungkapkan pandangannya tentang kualitas pemimpin daerah pasca-reformasi. Menurutnya, kekuasaan memiliki dua wajah yang seringkali kontradiktif.
“Kekuasaan bisa membawa kebaikan, namun juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika wajah kekuasaan yang negatif muncul, publik akan semakin apatis terhadap politik,” ungkap Zulfikri Suleman.
Sementara itu, dalam sambutanya, Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka) Dr. Meita Istianda, M.Si menjelaskan, PSKP digagas berdasar pada kegelisahan terhadap praktik-praktik politik yang non demokratis.
Menurut Meita, kegelisahan ini bermula dari realitas politik yang secara kasat mata cenderung telah memunculkan manipulasi publik melalui pencitraan yang semakin marak menjelang musim elektoral, khususnya di era media sosial.
“Politisi semakin pandai menggunakan media sosial membentuk citra diri, sementara kenyataannya mereka sering kali terjebak dalam praktik manipulatif. Di sisi lain, biaya politik yang tinggi juga menjadi penghalang bagi banyak calon pemimpin yang berkualitas,” tegasnya.
Analisis Kajian Berbasis Akademik
Pada kesempatan itu, Direktur Eksekutif PSKP, Dr. (Cand) Ade Indra Chaniago, M.Si menegaskan PSKP hadir sebagai ruang kajian yang mengedepankan analisis berbasis akademik. Selain itu PSKP, sebagaimana harapan publik, Lembaga ini akan ikut serta memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan.
Lebih lanjut, Ade menegaskan lembaga ini dibentuk untuk mendorong kualitas demokrasi, sekaligus mengawal isu kesejahteraan dan diskursus (komunikasi baik secara lisan maupun tulisanp-red) sistem politik yang telah menciptakan ketidakpuasan publik.
Oleh sebab itu, program ke depan, lembaga ini hadir sebagai ruang kajian yang mengedepankan analisis berbasis akademik, serta memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan.
“PSKP bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan politik yang berkembang di Indonesia, seperti korupsi, politik uang, dan praktik dinasti politik yang merusak integritas demokrasi,” ujar Ade Indra.
Launching PSKP diawali potong tumpeng oleh Dr. Phil. Panji Anugrah Permana, yang disaksikan berbagai akademisi, politisi, dan masyarakat lainnya.
“Acara ini insya Allah akan menandai babak baru dalam upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, menjelang Pilkada 2024,” ujar Ade di sela-sela potong tumpeng.**
