Pali, Medconas.com—— Di sebuah desa kecil bernama Betung, di ujung selatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, lahirlah seorang anak lelaki pada 7 Oktober 1977. Anak dari pasangan H. Hasbullah dan Hj. Nayu itu tumbuh di lorong-lorong sederhana dengan langit yang tak pernah lepas dari nyanyian burung dan derap langkah kaki di tanah basah seusai hujan. Namanya: Firdaus Hasbullah.
Pendidikan formalnya dimulai dari SD Negeri 1 Betung, lalu berlanjut ke SMP PGRI Betung dan SMA Vijaya Kesuma Palembang. Tak ada yang menyangka, dari bangku-bangku kayu di ruang kelas sekolah desa itu, akan tumbuh seorang pemuda yang kelak duduk sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten PALI, tokoh muda yang tak hanya lantang di podium, tetapi juga tajam dalam berpikir dan berani dalam bertindak.
Jejak aktivisme Firdaus bermula saat ia menginjakkan kaki di kampus. Tahun 1995, ia menjadi kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Universitas Islam Bandung. Namun, gejolak batinnya dan panggilan pergerakan membawanya pulang ke Palembang. Tahun 1998, ia melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), di tengah riuhnya zaman reformasi yang membakar semangat mahasiswa seantero negeri.
Di UMP, karier organisasinya melesat. Ia terpilih sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum, lalu dipercaya menjadi Presiden BEM UMP periode 1999–2000. Di masa-masa itulah, bersama sejumlah aktivis lintas kampus, Firdaus mendirikan Forum Aktivis Mahasiswa Sumatera Selatan, ruang perjuangan yang mempertemukan gagasan, keberanian, dan mimpi-mimpi tentang perubahan.
Setelah menyelesaikan studi S1 tahun 2002, Firdaus tidak berhenti menimba ilmu. Ia tetap bergerak di jalur sosial dan politik, sembari melanjutkan studi. Tahun 2024, ia meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang. Sebuah pengingat bahwa idealisme tak pernah mati, apalagi jika ditopang dengan kapasitas akademik yang matang.
Langkahnya ke panggung politik praktis dimulai dengan keberaniannya maju sebagai caleg dari Partai Demokrat untuk Dapil Talang Ubi B. Dengan perolehan suara tertinggi, Firdaus melenggang ke parlemen. Dan pada 21 Oktober 2024, ia resmi dilantik sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten PALI, sebuah titik balik penting yang menandai transisi dari aktivis jalanan menjadi pengambil kebijakan.
Namun, Firdaus bukan politisi karbitan. Ia tidak tumbuh dari riuh kampanye dan baliho penuh janji. Ia lahir dari pergerakan, dari diskusi larut malam, dari aksi demonstrasi, dan dari lorong-lorong sempit tempat mahasiswa saling berbagi roti dan gagasan.
Sebagai legislator, Firdaus hadir bukan sekadar sebagai juru bicara partai. Ia menciptakan langkah-langkah strategis yang berpihak pada rakyat. Salah satunya adalah usulan Perda Inisiatif Ketenagakerjaan, yang mewajibkan perusahaan tambang dan perkebunan mengutamakan tenaga kerja lokal. Ia juga memperjuangkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan perpajakan sektor tambang dan pembukaan iklim investasi yang lebih sehat. Langkahnya dipuji sebagai bentuk fiskal populisme progresif, mewujudkan keadilan fiskal tanpa melukai dunia usaha.
Ia juga tak ragu bersikap kritis terhadap program nasional. Dalam polemik program makan bergizi gratis, Firdaus tampil sebagai suara yang mendorong evaluasi substansial agar kebijakan benar-benar menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan, bukan sekadar menjadi angka di laporan tahunan pemerintah.
Bagi Firdaus, perubahan bukan hanya soal angka dan aturan. Ia percaya pada kekuatan narasi dan pendidikan publik. Tahun 2024, ia menggagas dan memproduksi film pendek edukatif berjudul “Sabu di Balik Papan”, yang mengangkat isu bahaya narkoba di kalangan pelajar dengan pendekatan kreatif. Film itu bukan hanya diputar di sekolah-sekolah, tetapi juga menjadi amunisi dalam kampanye anti-narkoba yang lebih luas.
Sebagai kelanjutannya, ia mengadvokasi pembentukan Satgas Anti-Narkoba Kabupaten PALI, sebuah kolaborasi antara pemuda, tokoh masyarakat, dan pemda. Di balik layar, Firdaus juga merancang ide besar: pendirian sekolah penerbang dan pembangunan bandara lokal di PALI, gagasan futuristik yang ia yakini dapat mengubah wajah ekonomi dan pendidikan daerah.
Di luar politik, Firdaus dikenal juga sebagai sosok yang berdarah olahraga. Ia menjabat sebagai Ketua KORMI Kabupaten PALI, Wakil Ketua KONI Sumatera Selatan, dan Ketua Umum Perpani Sumsel untuk periode 2023–2027. Di tangan Firdaus, olahraga tak hanya soal prestasi, tetapi juga instrumen rekreasi dan pemberdayaan masyarakat. Ia aktif mendorong pelatihan konten kreatif dan olahraga rekreatif bagi pemuda dan UMKM desa, menjadikan lapangan sebagai ruang tumbuh dan berkarya.
Ragam penghargaan datang silih berganti. Dari Gencar Leadership Award hingga PEKAT-IB Award 2025, dari pengakuan sebagai Legislator Inspiratif Bidang Hukum hingga penghargaan Tokoh Digitalisasi UMKM Desa oleh Kominfo RI. Namun bagi Firdaus, semua itu bukan tujuan, melainkan efek samping dari perjuangan panjang yang ia jalani.
Daftar organisasinya pun mengular panjang:
Ketua PGK Sumatera Selatan, Wakil Sekretaris ICMI Sumsel, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumsel, eks Ketua BPOKK DPD Demokrat, hingga Dewan Pertimbangan partai. Seolah hidupnya adalah tapak tilas dari gerakan ke gerakan, dari organisasi ke organisasi dengan satu benang merah: pengabdian.
Membaca riwayat hidup Firdaus Hasbullah, kita tak sedang mengurai biografi seorang pejabat. Kita sedang menelusuri jalan sunyi seorang pemuda desa yang mengubah lorong-lorong sempit masa kecilnya menjadi jalan-jalan besar perubahan. Ia bukan tokoh yang ingin dikenang karena janji, tetapi karena jejak dan karena keberaniannya meletakkan mimpi di panggung kenyataan.
Firdaus adalah contoh bahwa dari lorong kampus yang bising dan idealis, bisa tumbuh seorang pemimpin daerah yang mengakar pada rakyat dan bermimpi sebesar langit PALI. Seorang aktivis yang kini duduk di parlemen, tapi tak pernah meninggalkan jalan perjuangan.
“Kami datang bukan untuk berkuasa, tapi untuk berbuat sesuatu yang berarti.”
Begitulah Firdaus, dengan segala kegelisahannya yang terus menyala.
