Palembang, Medconas.com– Aturan Kemenpan RB soal 2023 tenaga honorer tidak lagi dipekerjakan di pemerintahan kota/ kabupaten seluruh Indonesia, menjadikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memprioritaskan pada tenaga guru PPPK tahun 2022.
Ketua PGRI Sumatera Selatan (Sumsel) juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto S.Pd MM mengatakan, pihaknya akan mempritaskan guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer yang telah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional guru tahun 2021.
” Alhamdulillah, Kota Palembang mendapat 3.500 kuota diantaranya 1100 yang lulus passing grade sebelumnya dan lulus Dapodik 1800 orang. Sementara sisanya 600 kuota belum diisi, ini akan dilakukan tes seperti pada umumnya,” katanya usai Konferensi Kerja Provinsi 11 Provinsi Sumatera Selatan Selatan di Hotel Harper, Sabtu (16/7/2022).
Menurutnya, kuota provinsi sebesar 4.000 bisa diisi dengan 2.000 kuota untuk lulus passing grade, masih sisa 2000 ini bisa dari yang memenuhi Dapodik 3 tahun, artinya melalui seleksi observasi.
“Yang masih menjadi masalah di daerah ini ada yang buka tapi tidak banyak kuotanya, ada yang khawatir DAU (Dana Anggaran Umum) berkurang karena gaji dari daerah, dan lainnya,” katanya.
Menurutnya, karena daerah punya otonomi daerah dan otonomi sekolah/ pendidikan, sehingga tidak mesti sertamerta terfokus dengan aturan pusat.
“Kita jangan terlalu kaku saat ada aturan dari pusat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI Prof Dr Unifah Rosyid M.Pd, mengapresiasi upaya PGRI Sumsel yang memberikan kesempatan dan jalan untuk honorer yang berjuang untuk mendapatkan eksistensi sebagai P3K.
“Penyetopan honorer membuat kekhawatiran yang mendalam bagi para tenaga pendidik, seluruh daerah membutuhkan dan sangat terbantu dengan kinerja honorer,” katanya.
Unifah mengatakan, perjuangan PGRI Sumsel untuk mendapatkan kuota 3.500 bagi guru honorer Palembang sangat diapresiasi. Pihaknya sudah berdialog dengan Pemda untuk memberikan ruang jangan sampai sekolah tidak ada gurunya.
“Diutamakan honorer lama dengan memberikan penghormatan bagi mereka yang sekian lama mengabdi di sekolah. Mempertimbangkan masa kerja, usia, karena di setiap daerah kebutuhan guru selalu meningkat,” katanya.
Menyikapi hal ini, Rektor UPGRIP Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR mengatakan, mengevalusi 2021 dan menyusun program kerja tersisa 2022, membuat kebijakan-kebijakan menjawab isu-isu sentral saat ini tentang management aat ini guru honorer akan dihapuskan hanya ada PNS dan P3K. Harapan kita guru honorer diperjuangkan masuk menjadi tenaga p3k agar tidak kekurangan guru.
Kebijakan, apa yang dikehendaki dunia saat ini, bagaimanapun juga PGRI bukan organisasi politik tapi organisasi profesi, guru berhak tahu agar mampu menjalankan kebijakan pendidikan tidak bertentangan dengan isu politiknya.
“2021 tidak bekerja optimal seperti berkunjung ke daerah, pembinaan organisasi di daerah-daerah kabupaten kota agar organisasi ini solid memperjuangkan nasib guru sehingga mutu pendidikan di Sumsel menjadi baik,” katanya.
