Setelah melalui proses pembahasan dan penelitian dari tanggal 10 sampai dengan 14 April 2023, akhirnya DPRD Sumsel menerima dan memahami Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana yang diungkapkan Anggota DPRD Sumsel, Ahmad Firdaus Ishak dalam laporannya yang membacakan hasil kerja tim perumus akhirnya dapat memberikan rekomendasi dewan dapat menerima dan memahami Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2022.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) disampaikan dalam Rapat Paripurna LXIII (63) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Sumsel kepada Gubernur Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2022 . Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, bersama Wakil Ketua Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM dan H. Muchendi Mahzareki, SE, Sein (17/4/2023).
Dalam Rekomendasi DPRD Prov. Sumsel yang dibacakan oleh Ahmad Firdaus Ishak, SE, M. Si disampaikan Rekomendasi dari berbagai bidang yang merupakan hasil dari pembahasan pansus yang telah dibentuk sebelumnya. Diantaranya rekomendasi terserbut yaitu:
- Bidang Pemerintahan
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan public agar OPD dapat menyediakan berbagai channel untuk menjadi sarana komunikasi masyarakat yan akan menyampaikan keluhan dan pertanyaan atau saran. Channel dimaksud harus responsive terhadap pengaduan masyarakat.
- Bidang Perekonomian
Guna memutus mata rantai harga yang dipermainkan oleh tengkulak, meminta pemerintah provinsi sumatera selatan dapat membangun pasar pelelangan hasil perkebunan atau unit pengelolan dan pemasaran Bersama (UPPB) disetiap desa daerah penghasil karet rakyat dan dikoordinir oleh pemerintah setempat.
3.Bidang Keuangan
Agar BPKAD sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lebih mengoptimalkan Koordinasi dan sinergi antar seluruh OPD dalam Menyusun anggaran program dan kegiatan secara terukur sesuai dengan kebutuhan, mengedepankan dan memprioritaskan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemprov.sumsel serta mematuhi dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Bidang Pembangunan
DPRD Provinsi Sumatera Selatan menharapkan, agar setiap OPD perlu Melakukan peningkatan kinerja sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan perencanaan, penganggaran dan pelaksanannya.
5.Bidang Kesejahteraan Rakyat
DPRD Prov. Sumsel mendukung Dinas Penididikan Prov.Sumsel dalam mencapai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam hal pembangunan/renovasi Gedung SMA/SMK. Namun tetap memperhatikan SMA/SMK lainnya yang juga membutuhkan dana untuk pembangunan dan renovasi baik ringan, sedang dan berat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menyampaikan ungkapan terima kasihnya pada kalangan dewan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik mendukung suksesnya program Pemprov Sumsel. “Sudah banyak keberhasilan yang telah dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Banyaknya pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang berhasil dicapai oleh Pemprov Sumsel,” jelas Herman Deru. Menurut Herman Deru, berbagai masukan yang telah di terimanya dari kalangan dewan baik bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi perhatian. “Pemerintah Provinsi Sumsel akan menindaklanjuti sesuai target pembangunan yang telah ditetapkan,” tambahnya. Gubernur Herman Deru mengapresiasi Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas beberapa rekomendasi yang telah disampaikan. “Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas dukungannya dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai harapan kita semuanya, Sumsel Maju Untuk Semua,” tandasnya. (Adv/Humas)
