Rapat Paripurna LIII (53) DPRD Provinsi Sumsel Tentang Penandatanganan KUA-PPAS 2023

Rapat Paripurna LIII (53) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Penandatanganan KUA-PPAS 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumsel Tahun 2023.

Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel Bersama Gubernur Pada Rapat Paripurna LIII (53) DPRD Provinsi Sumsel dengan Agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD Prov. Sumsel dengan Gubernur Sumsel terhadap KUA dan PPAS APBD TA 2023 (Kamis, 11/8/2023).

Rapat Paripurna di Pimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH didampingi Wakil Ketua H. Muchendi, M. SE, dihadiri oleh Gubernur Sumsel; H. Herman Deru, Sekertaris Daerah; Ir. SA Supriono, MM,  Perwakilan OPD dan Tamu undangan lainnya.

Paripurna diawali dengan Sambutan Ketua DPRD Provinsi Sumsel; Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH, yang menyampaikan Apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Semua pihak yang tekah membahas KUA PPAS TA 2023. “Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumsel serta Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumsel, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel beserta Jajaran, Serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah bekerja, membahas rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan  Tahun Aanggaran 2023”.

Pada tahun 2023, anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp10.511.755.061.412. Anggaran belaja tersebut meningkat Rp745.284.029.945 atau 7,63 persen dibanding anggaran belanja pada tahun 2022 yang hanya sebesar Rp9.776.471.031.458.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengungkapkan, penyusunan KUA 2023 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan RKPD 2023 serta memperhatikan kebijakan anggaran Pemprov Sumsel lainnya dan menelaah hasil reses DPRD provinsi Sumsel pada tahun ini.

Bukan itu saja, penyusunan KUA tahun angggaran 2023 juga memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

 “Melalui tahapan penyusunan ini, diharap dapat terwujudnya KUA yang implementatif dan akuntabel,” ujarnya.

 Sedangkan PPAS sendiri merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program kegiatan dan sub kegiatan. Ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kerja.

 “PPAS disusun berdasarkan kebijakan sebagaimana yang diarahkan dalam kebijakan umum APBD (KUA). PPAS akan memuat capaian sasaran program yang kemudian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian organisasi perangkat daerah dalam menjabarkan program lebih lanjut kedalam masing-masing kegiatan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, anggaran belanja tersebut masih akan tetap dipergunakan untuk pembangunan Sumsel secara berkelanjutan.

 “Kita masih tetap konsisten untuk infrastruktur. Karena dua tahun ini bukan hanya ekonomi terkontraksi tapi juga APBD dan fokusnya penanganan dan pasca covid. Maka sebab itu, kita sepakat untuk memperhatikan infrastruktur. Termasuk memperhatikan kabupaten dan kota yang layak dibantu,” kata Herman Deru.  Kendati demikian, lanjutnya, bantuan untuk kabupaten kota yang direncanakan tersebut tidak akan menghalangi upaya Pemprov Sumsel dalam hal kesejahteraan masyarakat.

 “Tentu itu tidak akan mengurangi orientasi kita untuk mencerdaskan bangsa melalui biaya pendidikan, kesehatan dalam hal pencegahan dan pengobatan. Termasuk juga upaya dalam pencegahan stunting di Sumsel ini,” terangnya.  Menurutnya, hampir semua kabupaten dan kota di Sumsel saat ini kesulitan dana. Pasalnya, selama dua tahun melakukan recofousing akibat pandemi covid 19, banyak infrastruktur yang di daerah menjadi terbengkalai. “Recofousing dua tahun itu betul-betul membuat infrastruktur di daerah sulit terpelihara khususnya jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten dan kota. Jadi memang kita fokus ke dua hal itu juga,” paparnya. (Adv/Humas)