DPD Pengembang Indonesia Sumsel Dukung Program Pemerintah wujudkan 1 Juta Rumah
Palembang, Medconas.com—Musyawarah Daerah ke-2 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pengembang Indonesia Sumatera Selatan resmi dibuka hari ini di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (7/11/2023). Acara ini merupakan wujud komitmen pengembang properti di Sumatera Selatan dalam mendukung program pemerintah “1 Juta Rumah” melalui program “1 Hektar 1 Kecamatan”.
Musda ke-2 DPD Pengembang Indonesia Sumsel ini dihadiri oleh lebih dari 100 anggota DPD Pengembang Indonesia Sumatera Selatan, pemangku kepentingan terkait, serta sejumlah narasumber yang ahli dalam bidang properti dan pembangunan.
Ketua Umum Pengembang Indonesia, Barkah Hidayat mengatakan, pihaknya melihat dari progres program pembangunan rumah di Sumatera Selatan, DPD Pengembang Indonesia Sumatera Selatan menempati peringkat 2 nasional. Tetapi karena belum meratanya pembangunan rumah di Sumatera Selatan mengingat Pengembang Indonesia baru memiliki 22 DPD di Indonesia, Pengembang Indonesia memiliki target 25 DPD seluruh Indonesia sampai akhir tahun 2023.”Pengembang Indonesia bertekad membangun rumah yang layak disertai dengan teknologi yang memadai saat ini,” ujarnya.
Dari program 1 hektar 1 kecamatan tersebut yang dapat terwujud 100 unit untuk 1 kecamatan, sedangkan Sumatera Selatan memiliki 7.534 kecamatan sehingga 700 ribu lebih rumah yang dapat dibangun di Sumatera Selatan dalam membantu program 1 juta rumah dari pemerintah.
Sejak awal Pengembang Indonesia fokus dengan berbagai partner seperti pemilik Perguruan tinggi Indonesia, masyarakat sadar wisata, asosiasi satpam, PGRI serta komponen pedagang pasar baik asosiasi maupun koperasi. Sehingga ketika mengajukan kerjasama dengan pihak bank, Pengembang Indonesia sudah memiliki market planing salah satunya KPR Pengembang Indonesia di berbagai mitra Bank mitra seperti Bank BTN Syariah, BTN, Bank Sumsel Babel dan BNI.
Pengembang Indonesia juga turut mengawal dari sisi modal kerja seperti program Buy back garansi dimana ketika terjadi kredit macet dalam 21 hari, maka akan di handle oleh Pengembang Indonesia.
Pengembang Indonesia pun menjadi satu-satunya yang fokus pada pekerja mandiri (penghasilan tidak tetap) seperti saat ini sedang menyasar para pedagang pasar yang menurut laporan survey bahwa pedagang type C (pedagang sayur) memiliki penghasilan bersih sekitar Rp 8,2 – 8,6 juta per bulan. Dari survey tersebut terlihat bahwa pekerja mandiri memiliki kemampuan untuk memiliki rumah, hanya saja sering terkendala dengan pihak Bank.
“Masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap tersebut akan dibantu oleh DPD pengembang Indonesia melalui mitra koperasi yang akan membuat masyarakat terbiasa dengan system cicilan harian untuk pembayaran kredit rumah masing-masing,” katanya.
Pengembang Indonesia saat ini memiliki 1000 lebih anggota yang tersebar di 22 DPD Provinsi seluruh Indonesia. Kedepannya DPD Pengembang Indonesia dengan pembinaan yang baik dan pengelolaan yang jelas akan terus berkembang.
Selanjutnya, Ketua DPD REI Sumsel Zewwy Salim mengatakan, bahwa program 1 hektar 1 kecamatan pemerintah akan didukung sepenuhnya oleh DPD Pengembang Indonesia. Tapi mengingat kondisi masing-masing kecamatan berbeda dimana tidak tiap kecamatan memiliki lahan untuk dibangun perumahan, maka program 1 hektar 1 kecamatan akan diprioritaskan di daerah-daerah yang masih memiliki lahan yang dapat dibangun
Zewwy Salim berharap dengan adanya program pemerintah tersebut dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang kayak dengan total anggaran tahun 2023 sebesar Rp 23 triliun rupiah atau 230 ribu unit rumah MBR serta menjadi salah satu cara dalam mengatasi Bad Lock Perumahan di tingkat nasional
Sumatera Selatan sendiri berada di peringkat 4 nasional sebagai penyaluran rumah subsidi terbesar di Indonesia serta menjadi Peringkat 1 di Sumatera.
“Diharapkan dari Musyawarah Daerah DPD Pengembang Indonesia dapat terlahir program kerja yang berpihak kepada masyarakat serta bersinergi dengan semua pihak termasuk DPD REI Sumatera Selatan,” bebernya.
Sementara itu, Pemerintah kota (Pemkot) Palembang diwakili Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan Kota Palembang Zanariah mengatakan, bahwa Pemerintah Sumatera Selatan khususnya pemerintah kota palembang sangat mendukung kebijakan dari DPD pengembang Indonesia yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan dalam rangka memiliki hunian yang layak terutama masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dimana masyarakat cukup membayar Down Payment (DP) sebesar Rp 1 juta.
“Pemerintah kota palembang berharap Pengembang Indonesia terus maju dan berkembang. Sehingga akan ada banyak masyarakat Sumatera Selatan yang terbantu dengan adanya keberadaan Pengembang Indonesia,” tuturnya.
Kemudian, Herlan Asfiudin sebagai Staff Khusus Wali Kota Palembang bidang Pariwisata mengatakan, bahwa Musda DPD Pengembang Indonesia Sumsel sangat berkontribusi bagi pariwisata Sumatera Selatan. Karena sangat menguntungkan bagi pelaku usaha di Sumatera Selatan khususnya kota palembang.
“Pengembangan Indonesia sudah sangat lama berkontribusi bagi sektor pariwisata Sumatera Selatan, dengan mensosialisasikan sadar wisata kepada masyarakat Sumatera Selatan sehingga menjadikan masyarakat tertib dalam menjaga lingkungan,” tandasnya.
